Frans: Bukan Intimidasi Guru
SUNGAI RAYA-Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya menggelar pertemuan dengan ratusan guru penerima sertfikasi. Agenda pertemuan itu adalah untuk memberikan penjelasan terkait kekurangan tunjangsan sertifikasi yang selama ini menjadi tuntutan, Selasa (15/1) di Gardenia. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi
Kalimantan Barat, perwakilan DPRD Kabupaten Kubu Raya, Bambang Sridadi.
Dari pantauan Pontianak Post, ratusan guru sejak pukul 09.00 telah memadati ruang pertemuan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus mengatakan seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa beberapa waktu lalu ada gerakan aksi yang dilakukan oleh guru mengatasnamakan Forum Komunikasi Guru (FKG). Yang menuntut kejelasan mengenai kekurangan anggaran tunjangansertifikasi untuk 2012.
Frans menegaskan, jika kekurangan tunjangan sertifikasi itu merupakan kekurangan yang dilakukan oleh kementerian dan bukanlah yang disebabkan pihaknya maupun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Kekurangan terjadi di seluruh Indonesia bukan hanya di Kabupaten Kubu Raya. “Inilah yang harus dipahami oleh guru penerima tunjangan sertifikasi,” tegasnya.
Ia pun menegaskan, jika pertemuan yang digelar pihaknya bukanlah untuk mengintimidasi guru yang menggelar demo beberapa wajktu lalu. Akan tetapi adalah untuk memberikan penjelasan mengenai adanya kekurangan anggaran tunjangan sertifikasi. Sehingga dengan demikian, guru tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. “Ini adalah hubungan antara orang tua dan anak yang perlu diselesaikan secara bersama-sama,” katanya.
Frans menjelaskan, yang harus dipahami oleh guru adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan tidak pernah berniat untuk menterlantarkan guru. Pihaknya juga sangat serius untuk mengurus sertifikasi. Hal itu dibuktikan dengan kuota pada 2012 guru yang menerima sertifikasi hanya 516 orang. Setelah mampu menghendel jumlah kuota, pihaknya berupaya mengambil kekurangan kuota yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten lain untuk dipindahkan ke Kabupaten Kubu Raya.
Yang mana hasilnya terjadi penambahan sebanyak 740 orang yang dapat mengikuti tes sertifikasi. “Setelah mengikuti UKA dan mengikuti PLPG yang dinyatakan lulus 530 orang,” ucapnya. Frans berdalih bahwa pekerjaan sertifikasi dapat dibilang relatif rumit. Menurutnya bahkan di bebarapa daerah di luar Kabupaten Kubu Raya yang operatornya sudah tidak mampu mengerjakan pekerjaannya hingga ingin mengundurkan diri bahkan ingin bunuh diri.
“Inikan bukti bahwa memang tekanan pekerjaan sangat besar. Untuk tahun ini Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah adalah yang sudah 100 persen selesai datanya untuk sertifikasi. Ini Bukti komitmen kita,” cetusnya.
Sementara itu Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menegaskan jika pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan kekurangan tunjangan sertifikasi guru tersebut. Bahkan atas nama bupati ia telah mengirimkan surat yang mempertanyakan kekurangan anggaran itu. “Yang harus dipahami guru adalah kita tidak bisa menutup anggaran tersebut dengan sumber lain. Karena peruntukan anggaran yang ada sudah sesuai dengan perencanaan,” katanya.
Muda pun meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak membuat pernyataan yang dapat berimbas pada daerah. Sebab pernyataan yang tidak jelas itu akan menimbulkan dilema dan kecurigaan guru.“Kalau mau jujur, kekurangan tunjangan ini bukan hanya di daerah kita, akan tetapi di daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama,”terang Muda. (adg)
Sumber : Harian Pontianak Post
SUNGAI RAYA-Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya menggelar pertemuan dengan ratusan guru penerima sertfikasi. Agenda pertemuan itu adalah untuk memberikan penjelasan terkait kekurangan tunjangsan sertifikasi yang selama ini menjadi tuntutan, Selasa (15/1) di Gardenia. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi
Kalimantan Barat, perwakilan DPRD Kabupaten Kubu Raya, Bambang Sridadi.
Dari pantauan Pontianak Post, ratusan guru sejak pukul 09.00 telah memadati ruang pertemuan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus mengatakan seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa beberapa waktu lalu ada gerakan aksi yang dilakukan oleh guru mengatasnamakan Forum Komunikasi Guru (FKG). Yang menuntut kejelasan mengenai kekurangan anggaran tunjangansertifikasi untuk 2012.
Frans menegaskan, jika kekurangan tunjangan sertifikasi itu merupakan kekurangan yang dilakukan oleh kementerian dan bukanlah yang disebabkan pihaknya maupun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Kekurangan terjadi di seluruh Indonesia bukan hanya di Kabupaten Kubu Raya. “Inilah yang harus dipahami oleh guru penerima tunjangan sertifikasi,” tegasnya.
Ia pun menegaskan, jika pertemuan yang digelar pihaknya bukanlah untuk mengintimidasi guru yang menggelar demo beberapa wajktu lalu. Akan tetapi adalah untuk memberikan penjelasan mengenai adanya kekurangan anggaran tunjangan sertifikasi. Sehingga dengan demikian, guru tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. “Ini adalah hubungan antara orang tua dan anak yang perlu diselesaikan secara bersama-sama,” katanya.
Frans menjelaskan, yang harus dipahami oleh guru adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan tidak pernah berniat untuk menterlantarkan guru. Pihaknya juga sangat serius untuk mengurus sertifikasi. Hal itu dibuktikan dengan kuota pada 2012 guru yang menerima sertifikasi hanya 516 orang. Setelah mampu menghendel jumlah kuota, pihaknya berupaya mengambil kekurangan kuota yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten lain untuk dipindahkan ke Kabupaten Kubu Raya.
Yang mana hasilnya terjadi penambahan sebanyak 740 orang yang dapat mengikuti tes sertifikasi. “Setelah mengikuti UKA dan mengikuti PLPG yang dinyatakan lulus 530 orang,” ucapnya. Frans berdalih bahwa pekerjaan sertifikasi dapat dibilang relatif rumit. Menurutnya bahkan di bebarapa daerah di luar Kabupaten Kubu Raya yang operatornya sudah tidak mampu mengerjakan pekerjaannya hingga ingin mengundurkan diri bahkan ingin bunuh diri.
“Inikan bukti bahwa memang tekanan pekerjaan sangat besar. Untuk tahun ini Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah adalah yang sudah 100 persen selesai datanya untuk sertifikasi. Ini Bukti komitmen kita,” cetusnya.
Sementara itu Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menegaskan jika pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan kekurangan tunjangan sertifikasi guru tersebut. Bahkan atas nama bupati ia telah mengirimkan surat yang mempertanyakan kekurangan anggaran itu. “Yang harus dipahami guru adalah kita tidak bisa menutup anggaran tersebut dengan sumber lain. Karena peruntukan anggaran yang ada sudah sesuai dengan perencanaan,” katanya.
Muda pun meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak membuat pernyataan yang dapat berimbas pada daerah. Sebab pernyataan yang tidak jelas itu akan menimbulkan dilema dan kecurigaan guru.“Kalau mau jujur, kekurangan tunjangan ini bukan hanya di daerah kita, akan tetapi di daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama,”terang Muda. (adg)
Sumber : Harian Pontianak Post
No comments:
Post a Comment