Personel Satpom Lanud Supadio Aktif pada Pelatihan Kapasitas Aparat Penegak Hukum di Kalbar

Kubu Raya. Persoonel Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU (Satpomau Lanud) Supadio, terlibat aktif pada Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Kalbar.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aston Hotel & Convention Center, Jalan Gajahmada No 21 Pontianak. Pada kegiatan yang berlangsung lima hari, 5-9 Maret 2018 tersebut, personel Satpomau Lanud Supadio, dipimpin langsung oleh Dansatpomau, Letkol Pom Harry M Ambon.

Sejak hari pertama kegiatan, yaitu pada Minggu, 4 Maret 2018, Letkol Pom Harry M Ambon bersama lima anggotanya melapor datang dan mengikuti pembagian, yang terdiri dari kelas A dan B.

Kemudian, pada Senin, 5 Maret 2018, kegiatan dimulai pada pukul 07.30 wib-18.00. Hari tersebut, adalah pembukaan acara pelatihan, yang dipimpin langsung oleh Ketua KPK RI Agus Raharjo.

Sumber Kepala Penerangan Danlanud Supadio

Pembukaan tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, Kiagus Ahmad Badaruddin. Direktur Pembinaan Penyidikan POM TNI, Kolonel Bambang Sumarsono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman, Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, Deputi Investigasi BPKP, Iswan Elmi, Kapolda Kalbar, Kajati, Kajari, POM TNI Kalbar, Kepala Perwakilan BPK, dan Kepala Perwakilan BPKP.

Hadir pula Danlanud Supadio, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Minggit Tribowo. Kemudian Kapolda Kalbar, Kajati, Wakapolda, dan Kepala Oditur Militer.Kegiatan diawali dengan Dialog interaktif antar pimpinan instansi penegak hukum dengan tema “Sinergitas Antar Penegak Hukum dalam Rangka Efektifitas dan optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

Dialog interaktif tersebut, menghadirkan nara sumber antara lain: Ketua KPK, Kabareskrim, Jampidsus Kejagung RI, Kepala PPATK, Dirbinidik POM TNI, Anggota VII BPK RI, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.

Pada hari ketiga, Selasa 6 Maret 2018, kegiatan dimulai pada pukul 07.30-17.30 WIB. Adapun materi yang diberikan adalah Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Negara, dengan nara sumber, Drs Siswo Sujanto, DEA, Ahli Keuangan Negara dan Perpajakan .

Kemudian ada Prinsip Tata kelola Keuangan Daerah, oleh DR Yonathan Wiyoso, M.Si.Sedangkan hari keempat, Rabu 7 Maret 2018, kegiatan diawali pada pukul 07.30 -17.30 WIB. Adapun materinya adalah Titik Rawan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, dengan nara sumber, Setya Budi Arijanta, S.H,KN, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP.

Dilanjutkan dengan materi Pemahaman Audit Investigatif, Audit Forensik dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Nyoman Wara, yang merupakan Auditor Utama Investigasi BPK RI.

Pada Kamis, 8 Maret 2018, yang merupakan hari kelima, kegiatan dimulai pada pukul 07.30-17.45 WIB. Materi yang disajikan adalah Tindak pidana Pencucian Uang, dan disampaikan Yudi Kristiana, Kepala Bidang Direktorat Pra Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Kejaksaan Agung RI.

Materi kedua adalah Potensi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Perkebunan, pematerinya adalah Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK). Kemudian Strategi APH dalam Menghadapi Praperadilan, disampaikan oleh Feri Wibisono, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan (Sesjamwas).

Hari terakhir, Jumat 9 Maret 2018, kegiatan yang dimulai pada pukul 07.30-11.00 WIB. Materi dihari penutupan ini adalah Peran Kordinasi dan Supervisi, Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK.

Tepat pukul 11.00 WIB, kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada peserta terbaik, dan sertifikat kepada peserta.

Pelatihan ditutup oleh Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata. Yang dihadiri oleh perwakilan Pangdam XII/TPR, perwakilan Polda Kalbar, perwakilan Danlantamal, Danlanud Supodio, yang diwaliki Kadispers, Letkol Pnb Sidik Setiyono. Ada pula Kajati, Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar dan Kepala BPKP Kalbar.

“Personel Lanud Supadio, selalu aktif dalam semua kegiatan bersama stakeholder di jajaran Pemprov Kalbar. Hal ini menunjukkan sinergisitas Lanud Supadio dengan semua elemen,” papar Letkol Pom Harry M Ambon.

Secara umum, lanjut Dansatpom, pelatihan bersama untuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum provinsi Kalbar, akan jadi acuan Lanud Supadio untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaranya, terutama dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

“Yang ingin dicapai adalah pengetahuan tentang penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Sehingga, ke depannya kita bisa menghindari praktek-praktek ilegal tersebut,” ujarnya.

“Selain pengetahuan dan kemampuan yang bersifat khusus, aparat penegak hukum, termasuk di lingkungan Lanud Supadio, juga perlu memperdalam pengetahuan teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi,” pungkas Letkol Pom Harry. (Sumber Kepala Penerangan Danlanud Supadio)