Ratusan Guru Gelar Demo

AKSI: Ratusan guru di Kabupaten Kubu Raya menggelar aksi di DPRD Kabupaten Kubu Raya menuntut kejelasan kekurangaan tunjangan sertfikasi, Kamis (10/1). Foto//Adong Eko/Pontianak Post

Tuntut Kejelasan Kekurangan Tunjangan Sertifikasi

SUNGAI RAYA-Ratusan guru berseragam dinas di Kabupaten Kubu Raya mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya. Kedatangan mereka menuntut kejelasan kekurangan tunjangan sertfikasi guru sejak 2010 hingga 2012.,

Ratusan guru tersebut  memulai aksinya  dengan melakukan longmatch dari SMP Negeri 1 Sungai Raya hingga Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan sepeda motor. Pada pukul 09.00 mereka sampai di rumah wakil rakyat dan menggelar orasi menyampaikan aspirasi terkait kekurangan tunjangan sertfikasi.

“Tunjangan sertifikasi itu adalah hak kami, sehingga sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten ataupun Dinas Pendidikan memenuhinya,” teriak salah seorang orator yang menyampaikan orasinya. Meski aksi terbilang damai anggota Polsek Sungai Raya melakukan pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah puas melakukan orasi, para guru tersebut diterima anggota dewan di ruang pertemuan untuk mendengar aspirasi guru. Dari pertemuan itu, juga terungkap terdapat sejumlah guru yang mendapat ancaman, intimidasi dari oknum Dinas Pendidikan yang akan menyuarakan hak-hak mereka.

“Kami meminta anggota dewan untuk memperjuangkan hak kami, dan juga menyelamatkan kami dari ancaman-ancaman. Karena banyak guru yang ingin ikut aksi namun tidak berani lantaran takut,” ungkap salah seorang guru, Agusisilia, Kamis (10/1).

Koordinator aksi, Sukarman menjelaskan bahwa persoalan guru di Kabupaten Kubu Raya sudah sangat jelas, yakni belum dipenuhinya hak-hak guru yang mendapat tunjangan sertifikasi. Bukan hanya pada dua bulan di 2012, akan tetapi sejak 2010 hingga 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya masih belum dapat memenuhi kekurangan tunjangan yang menjadi hak guru. “2010 satu bulan belum dibayarkan, 2011 dua bulan. Sehingga totalnya lima bulan,” katanya.

Menurut Sukarman, berdasarkan informasi dari Dirjen Kementerian Keuangan seharusnya tunjangan sertifikasi guru dibayarkan sejak Januari hingga Desember. Namun faktanya masih menyisakan dua bulan yang belum dibayarkan hingga saat ini. Total guru yang menerima sebanyak 1.115 orang sehingga total  tunjangan sertifikasi yang menggantung kurang lebih sebesar Rp6 miliar.

Sukarman menuturkan sebelumnya memang ada surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya yang mengakui adanya kekurangan anggaran itu. Sehingga memang perlu kiranya para wakil rakyat melacak apakah memang benar kekurangan anggaran tersebut murni transfer uang yang kurang oleh kementerian atau ada masalah lain. “Intinya kami menuntut hak kami, dan pemerintah kabupaten harus membayarkan,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kubu Raya, Khalid Hermawan mengatakan menyikapi persoalan yang dihadapi guru tersebut pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, untuk memberikan penjelasan terkait masalah kekurangan tunjangan sertifikasi guru tersebut. “Pasti akan kita panggil, dan guru-guru juga akan kita undang untuk mendengarkan langsung penjelasannya,” katanya.

Khalid menegaskan persoalaan kekurangan tunjangan sertifikasi guru tersebut harus segera diselesaikan. Karena berdasarkan penjelasan yang disampaikan dewan guru, persoalaan kekurangan tunjangan sertifikasi tidak terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Untuk itu tentunya hal ini harus segera disikapi, jika memang ada kekurangan pengiriman uang dari kementerian tentunya harus diselesaikan secara administrasi oleh pemerintah kabupaten. Dan jika kekurangaan itu dikarenakan kesalahan dari daerah tentunya Dinas Pendidikan harus bertanggungjawab.

Sebelumnya Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan telah memberikan penjelasan terkait kekurangan tunjangan sertifikasi guru tersebut, membantah dan menepis isu adanya pengendapan anggaran tunjangan guru pada rekening Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Menurutnya anggaran tunjangan guru memang mengalami kekurangan dari kucuran dana yang dilakukan Pemerintah Pusat. (adg)