SUNGAI RAYA—Fraksi-Fraksi di DPRD Kubu Raya meminta pemerintah Kubu Raya segera merekonstruksi pimpinan definitif di PDAM Tirta Raya Kubu Raya sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2011.
”Setahun lalu, kita sudah sampaikan secepatnya fit and profit test Direktur Utama dan Badan Pengawasan PDAM Tirta Raya KKR dikukuhkan. Namun sepertinya sampai saat ini belum terlaksana. Jelas rekomendasi kita tidak diindahkan,” kata Muhaini Abdul Muin juru bicara Fraksi PPP Kubu Raya dengan nada keras kepada sejumlah wartawan, Kamis (5/7) di ruang paripurna.
Menurut pimpinan PPP Kubu Raya ini, kenapa fraksi-fraksi di DPRD merasa perlu menyoroti PDAM Kubu Raya. Sebab, dalam LHP BPK RI jelas banyak menyoroti kinerja PDAM Kubu Raya. Salah satunya kepemilikan aset dan penyerahan bantuan. Akibatnya belum definitifnya pimpinan menjadikan PDAM menjadi tempat catatan BPK RI.
”Setahun lalu, kita sudah sampaikan secepatnya fit and profit test Direktur Utama dan Badan Pengawasan PDAM Tirta Raya KKR dikukuhkan. Namun sepertinya sampai saat ini belum terlaksana. Jelas rekomendasi kita tidak diindahkan,” kata Muhaini Abdul Muin juru bicara Fraksi PPP Kubu Raya dengan nada keras kepada sejumlah wartawan, Kamis (5/7) di ruang paripurna.
Menurut pimpinan PPP Kubu Raya ini, kenapa fraksi-fraksi di DPRD merasa perlu menyoroti PDAM Kubu Raya. Sebab, dalam LHP BPK RI jelas banyak menyoroti kinerja PDAM Kubu Raya. Salah satunya kepemilikan aset dan penyerahan bantuan. Akibatnya belum definitifnya pimpinan menjadikan PDAM menjadi tempat catatan BPK RI.
“Kita sayangkan ini sudah setahun lebih perdanya. Akan tetapi belum definitif. Kita sangat berharap segera didefinitifkan. Sebab, bagaimanapun ini juga menyangkut kinerja PDAM. Kita minta, diseriuskanlah,” ucapnya.
Politikus PPP yang dikenal vokal ini menambahkan DPRD sebetulnya masih menjadi bagian pemerintah daerah. Makanya masukan dan rekomendasi disampaikan untuk kebaikan bersama. Kalau tidak dilaksanakan berarti menyampingkan pendapat dari dewan sendiri. Sebab, bagaimanapun ini menyangkut kinerja.
”Ini tanda tanya besar kita, apakah memang SDM tidak ada, atau memang lalai ? Sehingga Plt Direktur PDAM masih duduk sejak empat tahun berjalan. Jelas ini tidak produktif untuk perbaikan managemen PDAM,” ujar dia. Meskipun memberikan masukan, Muhaini juga menyampaikan ucapan terima kasihnya karena perbaikan LHP BPK RI tahun 2010 menunjukan peningkatan.
Dalam LHP berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP) data PDAM, Dinkes dan aset masuk kategori untuk dijelaskan. ”Namun kami percaya tingkatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diidamkan kepala daerah, gubenur, bupati dan walikota dapat diberikan,” ungkap dia. Ia menuturkan mewujudkan WTP tidak mudah dan butuh kerja keras semua pihak. Ini dambaan dan indikasi keberhasilan pemerintahan. Sebab mengelola aset dan keuangan denga baik menjadikan Kubu Raya akan sesuai dengan visi dan misinya.(den)
Sumber : Pontianak Post
No comments:
Post a Comment