Kuota BBM Nelayan Sangat Minim

SUNGAI KAKAP – Plt Kepala Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Kubu Raya Suharjo menuturkan bahwa kuota untuk bahan bakar minyak (BBM) nelayan jenis solar, yang berada di Solar Paket Dealer Nelayan (SPDN) jelas-jelas sangat tidak mencukupi. Diungkapkan dia bahwa kuota untuk di Kecamatan Sungai Kakap saja hanya dijatah 100 ton perbulan.

Menurut dia, dengan kuota tersebut, jelas hitungannya sangat tidak mencukupi jika dibagi dengan seluruh konsumsi nelayan di Kecamatan Sungai Kakap. Jatahnya, ditambahkan dia, hanya cukup seminggu. Sementara jumlah nelayan besar dan kecil di kecamatan tersebut mencapai ribuan.

MUARA KAKAP: Tampak aktivitas nelayan serta angkutan sungai di muara Sungai Kakap, Sungai Kakap. Nelayan di kecamatan tersebut sangat membutuhkan tambahan BBM solar, sebab kuota yang mereka terima sangat kurang. FOTO FROM FACEOFINDONESIA

”Kami sendiri sebetulnya sudah memanggil pihak pengelola SPDN. Kita minta ditambahkan kuota minyak solarnya,” ujarnya.  Ia menambahkan, dengan kuota 100 ton sebulan, Pemkab sudah berusaha meminta tambahan dari Pertamina. Namun, dia menjelaskan kembali bahwa persoalan ini juga erat kaitannya dengan pembatasan dan penghematan energi yang tengah digalakkan pemerintah. “Kesulitan meminta tambahan ada di situ,” aku dia.

Meskipun tidak mencukupi, DKP Kubu Raya sudah mewanti-wanti dan meminta kepada pengelola SPDN untuk membagi rata. Artinya, menurut dia, kelompok nelayan besar atau kecil harus mendapatkan jatah dengan porsi adil. Sedangkan untuk harga, dijamin tidak berubah dari SPDN. ”Harganya tetap Rp4.500 perliter kalau membeli di SPDN. Kita tidak tahu kalau membeli di luar SPDN,” katanya.

Sebelumnya Syarif Ibrahim, anggota DPRD Kubu Raya Dapil Sungai Kakap menuntut adanya penambahan kuota BBM, terutama solar bagi nelayan di tempatnya. ”Soalnya nelayan di sana (Kakap, Red) banyak mengeluh akibat kekurangan minyak solar,” kata wakil rakyat dari PAN ini.

Menurut dia, keberadaan Solar Paket Dealer Nelayan (SPDN) yang terletak di Kecamatan Sungai Kakap, sepertinya tidak mencukupi kebutuhan nelayan di tempatnya. Misalnya, dia menggambarkan bagaimana solar datang sekitar 30 – 40 hari, namun sudah habis hanya dalam waktu 5 hari. ”Ini namanya krisis minyak. Kita kasihan kepada nelayan,” ucapnya.

Ia sendiri tidak memahami berapa sebetulnya stok minyak dari SPDN untuk nelayan di Sungai Kakap. Yang pasti, dia menambahkan, stok selalu tidak mencukupi dengan kebutuhan nelayan setempat. ”Kita pernah koordinasi, tetapi tidak mendapatkan jawaban jelas. Kami hanya berharap berapa DO sesungguhnya bisa dijelaskan, sehingga bisa kita perjuangkan,” ungkap dia.

Sebelumnya Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kubu Raya, Busrah Abdullah, menuturkan bahwa harga BBM subsidi untuk nelayan sebesar Rp4.500 perliter yang berlaku saat ini, hanya cukup untuk mendukung kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kondisi ini diakui dia, para nelayan tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya.

Pada akhirnya, dia yakin bagaimana nantinya mereka tetap terjerat dalam kemiskinan. "Bisa dibayangkan, jika harga BBM subsidi dinaikkan lagi. Nasib nelayan akan lebih terpuruk dan angka kemiskinan akan bertambah besar," ujarnya.

Ia menyebutkan, jumlah nelayan di sembilan tempat pelelangan ikan (TPI) di Kabupaten Kubu Raya, tercatat lebih kurang 80 ribu jiwa. Dari 4.500 nelayan itu, diakui dia, hampir 70 persen kehidupan nelayan berada di bawah garis kemiskinan. Adi (30), seorang nelayan di Sungai Kakap, mengaku ketersedian solar bersubsidi untuk nelayan memang tidak mencukup di SPDN. ”Tetapi kami tetap bangga. Karena masih mendapatkan minyak,” ungkap dia. (den)

Sumber Pontianak Post