Dewan Gunung Kidul Belajar PAD

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Kidul melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (13/6). Kunker tersebut dalam rangka mempelajari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kubu Raya yang dinilai sangat signifikan meskipun terbilang baru.

“Kami melihat Kabupaten Kubu Raya ini sangat baik dalam mengelola keuangan daerah dari sisi tata kelola yang wujudnya peningkatan PAD yang sangat luar biasa. Itu di lihat dari perkembangan beberapa tahun terakhir, yang jumlahnya cukup besar,” kata Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul Slamet bersama Suhartono, Ketua Komisi B di aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (13/6).

Menurutnya PAD di Kabupaten Gunung Kidul baru mencapai Rp55 miliar. Perkembangannya dari tahun ke tahun tidak terlalu besar. Padahal kabupaten di Yogyakarta ini berdiri sudah diatas 100 tahunan lebih. “Perkembangan PAD di daerah kami sekitar 5 persen. Menjadi andalan dari sektor pariwisata dan kesehatan. Kami akan mempelajari dari sisi kesederhanaan serta kemauan keras untuk meningkatkan PAD di daerah kami,” ucapnya.


Bukan itu saja, anggota DPRD juga mempelajari perizinan BPMPT yang sudah dilakukan satu pintu. Apalagi dilakukan penyederhanaan. Sebab, di Kubu Raya sudah ada sekitar 87 perizinan yang dilayani dengan sistem pelayanan perizinan satu pintu.

“Saya mendapatkan informasi dari Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan jika sektor perizinan yang sudah dilayani satu pintu tersebut mencapai 87 perizinan. Hal tersebut merupakan sangat luar biasa. Sementara di tempat kami belum mencapai sebanyak itu.  namun hal tersebut akan kita dorong agar Kabupaten Gunung Kidul bisa melakukan hal yang sama, paling tidak mendekati,” tuturnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengungkapkan rekan-rekan dari Kabupaten Gunung Kidul tersebut ingin melihat sebagai perbandingan mengenai kebijakan dan keuangan pemerintah daerah. “Kami hanya menyampaikan tentang kebijakan yang sifatnya menjadi sebuah struktur APBD kita dan langkah penghematan dan efektifitas.

Kemudian cara menghindari keborosan dan membuat belanja publik menjadi sangat maksimal sehingga belanja pegawai bisa menurun,” ungkapnya. Ia menuturkan pihaknya juga saling bertukar pikiran mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah diterapkan di Kabupaten Kubu Raya. “Kita juga mendiskusikan PTSP yang di jadikan perbandingan dan mereka mendapatkan informasinya. Karena kita senang jika untuk berbagi dalam hal yang baik mengenai pembangunan suatu daerah,” kata dia.(den)

Sumber : Pontianak Post