SUNGAI RAYA-Tim Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan melakukan monitoring terhadap pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.
Kepala Bidang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Ratno Oedianto mengatakan tujuan pihaknya mendatangi BPMPT Kabupaten Kubu Raya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan untuk memberikan masukan kepada Wakil Presiden RI terkait proses pelayanan perizinan kepada masyarakat.
Monitoring tersebut, lanjut dia dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pelayanan proses perizinan yang telah dilakukan oleh BPMPT Kabupaten Kubu Raya yang diharapkan tidak menyimpang dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemeirntah.
“Dalam SOP tersebut telah ditetapkan berbagai kriteria tentang pengurusan perizinan. Kita berharap di Kubu Raya tidak ada masyarakat yang merasa terbebani dari proses perizinan yang telah diberlakukan,” katanya, kemarin. Akan tetapi setelah melihat langsung proses perizinan dan pelayanan yang diberikan oleh petugas BPMPT Kabupaten Kubu Raya, dia melihat ada niatan baik dari Pemkab untuk memberikan kemudahan-kemudahan proses perizinan kepada masyarakat yang tidak keluar dari koridornya.
Meski diakui Ratno masih ada beberapa kekurangan seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Namun hal itu adalah hal yang lumrah, mengingat Kabupaten Kubu Raya yang masih baru dan memerlukan banyak pembenahan.”Saya melihat proses pelayanan yang telah diberikan sudah sangat baik. Kalaupun ada kekurangan, itu juga namanya dinamika pelayanan dan setiap daerah pasti ada kekurangannya,” ucapnya.
Retno menyarankan kepada manajemen BPMPT Kabupaten Kubu Raya untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat, baik terhadap SDM maupun fasilitas pendukung lainnya, untuk memaksimalkan proses pelayanan perizinan di Kubu Raya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Plt Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya, Maria Agustina menyatakan dari sisi perangkat baik hardware maupun sofware, BPMPT telah cukup maksimal, hanya kendala pada SDM yang rata-rata masih belum pernah mengikuti pelatihan PTSP atau SPIPISE. Hal itu disebabkan rata-rata pegawai (staf) yang ada di BPMPT berasal dari CPNS 2010.
Akan tetapi, dia menambahkan hal itu tidak mengurangi semangat pihaknya dalam memaksimalkan pelayanan perizinan secara elektronik sebagai program terpadu dari BKPM-RI Pusat. “Untuk kendala yang masih dihadapi, kita telah melakukan antsisipasi dan melakukan dengan BKPM berkenaan dengan hak akses. Dan kami juga telah menyiapkan pegawai untuk diikutsertakan pada pelatihan PTSP,” tuturnya. (adg).
Sumber : Pontianak Post. Tanggal 30 Mei 2013. Halaman 18
Kepala Bidang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Ratno Oedianto mengatakan tujuan pihaknya mendatangi BPMPT Kabupaten Kubu Raya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan untuk memberikan masukan kepada Wakil Presiden RI terkait proses pelayanan perizinan kepada masyarakat.
Monitoring tersebut, lanjut dia dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pelayanan proses perizinan yang telah dilakukan oleh BPMPT Kabupaten Kubu Raya yang diharapkan tidak menyimpang dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemeirntah.
“Dalam SOP tersebut telah ditetapkan berbagai kriteria tentang pengurusan perizinan. Kita berharap di Kubu Raya tidak ada masyarakat yang merasa terbebani dari proses perizinan yang telah diberlakukan,” katanya, kemarin. Akan tetapi setelah melihat langsung proses perizinan dan pelayanan yang diberikan oleh petugas BPMPT Kabupaten Kubu Raya, dia melihat ada niatan baik dari Pemkab untuk memberikan kemudahan-kemudahan proses perizinan kepada masyarakat yang tidak keluar dari koridornya.
Meski diakui Ratno masih ada beberapa kekurangan seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Namun hal itu adalah hal yang lumrah, mengingat Kabupaten Kubu Raya yang masih baru dan memerlukan banyak pembenahan.”Saya melihat proses pelayanan yang telah diberikan sudah sangat baik. Kalaupun ada kekurangan, itu juga namanya dinamika pelayanan dan setiap daerah pasti ada kekurangannya,” ucapnya.
Retno menyarankan kepada manajemen BPMPT Kabupaten Kubu Raya untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat, baik terhadap SDM maupun fasilitas pendukung lainnya, untuk memaksimalkan proses pelayanan perizinan di Kubu Raya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Plt Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya, Maria Agustina menyatakan dari sisi perangkat baik hardware maupun sofware, BPMPT telah cukup maksimal, hanya kendala pada SDM yang rata-rata masih belum pernah mengikuti pelatihan PTSP atau SPIPISE. Hal itu disebabkan rata-rata pegawai (staf) yang ada di BPMPT berasal dari CPNS 2010.
Akan tetapi, dia menambahkan hal itu tidak mengurangi semangat pihaknya dalam memaksimalkan pelayanan perizinan secara elektronik sebagai program terpadu dari BKPM-RI Pusat. “Untuk kendala yang masih dihadapi, kita telah melakukan antsisipasi dan melakukan dengan BKPM berkenaan dengan hak akses. Dan kami juga telah menyiapkan pegawai untuk diikutsertakan pada pelatihan PTSP,” tuturnya. (adg).
Sumber : Pontianak Post. Tanggal 30 Mei 2013. Halaman 18
No comments:
Post a Comment