Undian Berhadiahkan Donasi

SUNGAI RAYA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Usman mengusulkan format baru dan menyeluruh, untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah dari pungutan donasi Bandara Supadio Pontianak, yang masih stagnan bahkan terkesan menurun setiap tahunnya ini. Dia memisalkan instansi seperti Dishub menggelar undian berhadiah menarik kepada pembayar donasi berupa sepedamotor, mobil, atau hadiah lainnya.

“Bisa hadiah apa saja kepada setiap penumpang yang membayar donasi. Kemudian kupon didobel diberi nomor dan satunya disimpan. Ini juga trik menarik supaya penumpang berkeinginan kuat membayar donasi. Dan ini juga sebagai langkah meningkatan pungutan donasi yang sebelumnya di Kabupaten Pontianak pernah mencapai angka Rp2 miliar,” katanya kepada Pontianak Post, Selasa (3/12), di Sungai Raya.

Menurutnya, persoalan pungutan donasi di Bandara Supadio cukup pelik. Maka tak mengherankan, hingga beberapa tahun pembentukan Kabupaten Kubu Raya, nilainya belum maksimal atau masih stagnan. Bahkan dari target yang dibebani setiap tahunnya, juga tak terpenuhi. ”Ini harus dicarikan jalan keluar. Usulan sayembara atau hadiah adalah salah satu trik saja,” ucapnya.

Meski begitu DPRD Kubu Raya juga mengusulkan agar sebaiknya dikerjasamakan dengan PT Angkasa Pura selaku regulator. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga diminta untuk bersedia menyerahkan modal, sehingga keterlibatan pihak Bandara juga jelas.

Bisa saja ke depan ada konsep kerjasama seperti renovasi ruang tunggu, perbaikan pagar, halaman, atau apalah. “Ini juga supaya kinerja SKPD bersangkutan terpenuhi. Di samping itu, pihak juru tagih ditempatkan juga harus lebih lincah atau gesit,” kata dia.

Usman menambahkan usul lainnya dari DPRD Kubu Raya adalah jika dimungkinkan, agar dilakukan kerjasama yang apik dengan pihak ketiga, seperti swasta. Kalau memang konsepnya menguntungkan yakni memperbesar pendapatan daerah, menurut dia, tidak ada salahnya dicoba. Ke depannya, disarankan dia, bagaimana kemudian dikerjasamakan dengan pihak ketiga, apakah perusahaan peminat atau swasta, termasuk dibicarakan nominalnya sepanjang memang tidak melanggar aturan. ”Cuma yang menjadi persoalan bagaimana bentuk kerjasama sebelumnya,” ujarnya.

Figur yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kubu Raya ini menerangkan bahwa di samping persoalan konsep kerjasama, ia menilai personil yang ditempatkan di meja pungutan kurang cakap dan aktif. Pekerja lapangan tersebut terkesan pasif. “Saya sering melihat ketika terbang ke luar Kalbar, pekerjanya bahkan tidak berada di tempat,” ungkapnya.

Dari persoalan itu semua, menurut dia, adalah masalah sosialisasi. Petugas diminta dia agar jangan duduk saja. “Ketika banyak orang bayar, biasanya satu atau dua orang akan malu tidak membayar donasi. Namun ini tidak, dari banyaknya penumpang paling 10 persen yang sudah terbiasa membayar. Mereka seperti tidak ambil peduli,” kata Usman.

Usman meminta agar mendudukkan personil di meja pungutan donasi harus menyeluruh. SKPD bersangkutan, disarankan dia untuk sering melakukan pembinaan dan evaluasi. ”Ini penting sekali,” timpalnya.
Usman dalam kesempatan tersebut juga membela pungutan donasi selama beberapa tahun berjalan, di mana tidak pernah terjadi kebocoran apapun. ”Yang salahnya adalah teknis seperti meja dan penempatan petugas. Dinas harus berani lakukan evaluasi,” ungkap dia. (den)

Sumber : Pontianak Post